Tangani Masalah Umrah, Kemenag Usulkan Diklat PPNS
Bogor (PHU)–Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mutlak dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum pelanggaran ibadah umrah dan haji khusus. Sesuai amar UU Nomor 8 Tahun 2019 bahwa pembentukan PPNS harus sudah dilaksanakan dua tahun setelah UU tersebut disyahkan. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tahun 2020 telah melakukan beberapa kali Focus Group Discussion untuk pembentukan […]
Tangani Masalah Umrah, Kemenag Usulkan Diklat PPNS Read More »