informasi terkini

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief mengaku menerima informasi bahwa Pemerintah Arab Saudi berencana membatasi hanya 40 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diperkenankan mengirim jemaah haji pada tahun 1445 H/2024 M. “Tantangan kedepan bagi Bapak/Ibu di PIHK tampaknya tidak mudah karena informasi yang kami dapatkan dari Pemerintah Arab Saudi terkait dengan haji tahun depan, bahwa meski kuota untuk […]

Bandung (PHU) —- Antrean panjang Jemaah Haji Indonesia akan diatur agar dapat menjadi lebih proporsional mengingat masih belum meratanya jumlah pendaftar dan keberangkatan Jemaah Haji di beberapa wilayah. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief saat sesi materi pertama dalam Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M di Bandung, Kamis

Bandung (PHU)—Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menggelar Rakerna Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M. Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta agar skema penetapan istithaah kesehatan jemaah haji dimatangkan. “Istithaah jemaah yang paling jadi persoalan adalah istithaah kesehatan. Saya usul, istithaah kesehatan mendahului pelunasan,” pesan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Bandung, Rabu (6/9/2023).

Bandung (PHU) — Jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M yang akan diselenggarakan di Bandung pada 6 s.d. 9 September 2023, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) melalui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 H/2023 pada Selasa (5/9/2023). Melalui

Bandung (PHU) — Penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun depan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah adanya kemungkinan untuk terjadinya penggabungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK (konsorsium). Penyelenggaraan ibadah haji yang penuh dinamika di Arab Saudi pada tahun ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintahnya untuk memperbaiki kembali tata kelola layanan haji. Demikian disampaikan

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengeluarkan aturan terkait kunjungan ke Masjid Nabawi. Jemaah dilarang membawa barang bawaan besar ke dalam masjid. Pernyataan ini dikeluarkan pihak kementerian lewat media sosial pada akhir Agustus 2023 lalu, seperti dilansir Arabian Business, Senin (4/9/2023). Dikatakan, barang bawaan besar seperti koper tidak boleh dibawa ke dalam masjid dan barang

Tangerang (PHU)—Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) meminta kepada travel haji dan umrah atau biasa disebut Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memberikan jaminan keberangkatan kepada jemaahnya, apalagi jika jemaah tersebut belum dapat berangkat ke Tanah Suci. Hal itu ditegaskan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tangerang (PHU) —- Maraknya kasus penipuan jemaah umrah mendorong Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk melakukan upaya-upaya preventif yang strategis. Salah satu program aksi yang telah dicanangkan adalah Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Diklat PPNS menjadi sebuah wadah yang nantinya akan melahirkan penyidik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil

Tangerang (PHU) —- Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Pengelolaan Jemaah Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Jum’at (1/9/2023), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief membeberkan sederet Program Aksi PHU Tahun 2023. Salah satunya adalah pelaksanaan Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang akan

Tangerang (PHU) —- Sejak dibukanya umrah pasca pelaksanaan haji tahun 1444H/2023M yang lalu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) mulai melakukan pengawasan kembali terhadap keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dijelaskan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief, bahwa selain karena jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah