Info terkini

SPA — Menteri Transportasi dan Logistik, Eng. Saleh Al-Jasser, menyatakan di Forum Investasi Arab Saudi-Eropa bahwa Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan tujuan yang ambisius untuk menarik lebih dari 30 juta jamaah haji dan pelaku Umrah serta lebih dari 100 juta wisatawan setiap tahun guna mencapai salah satu target dari Visi Arab Saudi 2030. Fokusnya, katanya,

Jakarta – Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi bicara soal penambahan kuota haji bagi warga Indonesia. Dia menyebut Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menentukan terkait kuota haji. “Soal tambahan kuota haji, masalah ini tentu akan dibahas dalam waktu tertentu di Arab Saudi. Masalah kuota ini sebagaimana yang diketahui, ini akan

Dalam era modern ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu perangkat teknologi yang paling umum dimiliki masyarakat adalah telepon pintar atau smartphone. Namun, ada situasi-situasi tertentu di mana kita diharapkan untuk fokus sepenuhnya pada ibadah, salah satunya adalah saat melakukan Salat. Pertanyaan muncul, apakah mematikan HP saat Salat bisa membatalkan

Beberapa waktu terakhir, para pelaku usaha umrah dan masyarakat ramai membahas maraknya informasi umrah mandiri atau umrah backpaker. Banyak pihak yang tertarik dengan broadcast yang berseliweran di beranda media sosial. Saya pun tertarik untuk sesekali ikut membaca isinya seperti apa. Salah satu Group What’s App yang diikuti penulis, sering ada info promosi umrah backpaker yang

Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) di Arab Saudi telah mengumumkan bahwa, sesuai dengan peraturan perlindungan hak penumpangnya, maskapai penerbangan nasional telah mengeluarkan pengembalian total sebesar 58 Juta Riyal kepada para penumpang selama tahun 2021-2022. GACA menjelaskan bahwa pengembalian ini terutama mengatasi masalah seperti keterlambatan atau kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan, dan keterlambatan. Pengumuman ini merupakan bagian

Jakarta (PHU)—Penanganan masalah umrah dan haji khusus di Indonesia mulai memasuki babak baru. Selama ini proses penanganan masalah umrah dan haji khusus ditangani oleh pegawai Kementerian Agama yang belum menjalani Diklat PPNS. Sebagaimana amar UU Nomor 8 Tahun 2019, PPNS harus terbentuk paling lama dua tahun setelah UU tersebut disahkan. Namun karena pandemi Covid-19, PPNS

Sikap moderasi dalam penyelenggaraan ibadah haji kedepannya sangat diperlukan, terutama dalam aspek manasik haji. Keberagaman latar belakang dari masing-masing Jemaah Haji menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan sudut pandang dalam memahami masalah-masalah fikih dalam berhaji. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief saat membuka Kegiatan Orientasi Penguatan Moderasi